Peraturan Menteri Depdiknas No. 15 tahun 2007

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN TAHUNAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

 

Menimbang : a. bahwa implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009, dan Rencana Kerja Pemerintah setiap tahunnya, perlu didukung oleh Sistem Perencanaan Departemen Pendidikan Nasional yang akurat dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perencanaan Anggaran Departemen Pendidikan Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

 

2.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

3.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

 

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

 

6.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1977 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1997;

 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

 

13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

 

14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

 

15. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG SISTEM PERENCANAAN TAHUNAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

 

 

 

BAB I

MEKANISME PERENCANAAN INTERNAL DEPARTEMEN

Pasal 1

 

(1) Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) adalah proses penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Depdiknas untuk satu tahun mendatang (t+1) yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(2) Perencanaan Tahunan Depdiknas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari:

a. setiap unit kerja eselon II pada unit utama dan unit pelaksana teknis (UPT) pusat di daerah;

b. setiap unit utama; sampai dengan

c. Menteri Pendidikan Nasional.

(3) Perencanaan Tahunan Depdiknas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti siklus dan mekanisme perencanaan nasional tahunan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Perencanaan Tahunan Depdiknas pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja sehingga tidak terjadi tumpang tindih perencanaan dan/atau terabaikannya program atau kegiatan yang diamanatkan oleh:

 

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),

 

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),

 

c. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional, dan

 

d. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun bersangkutan.

 

(5) Perencanaan Tahunan Depdiknas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan berbasis kinerja.

 

Pasal 2

 

Perencanaan Tahunan Depdiknas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memperhatikan:

 

a. Hasil Rembuk Nasional Pendidikan Tahunan;

 

b. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

 

c. Hasil Rapat Pimpinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tata Tertib Rapat Pimpinan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; dan

 

d. Kebijakan Pimpinan mulai dari Menteri pendiidkan Nasional sampai dengan unit kerja eselon II pada unit utama atau UPT Pusat di daerah.

 

 

Pasal 3

 

Mekanisme Perencanaan Internal Depdiknas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 berlaku baik dalam proses memperoleh pagu indikatif dari Departemen Keuangan maupun dalam proses menjabarkan pagu indikatif dimaksud.

 

Pasal 4

 

(1)  Penyusunan Rencana Tahunan pada setiap unit kerja eselon II dan UPT Pusat di daerah dilakukan oleh pemimpin unit kerja yang bersangkutan dengan melibatkan semua jajaran pimpinan di bawahnya.

(2) Rencana Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pemimpin unit utama melalui sekretaris unit utama.

(3) Sekretaris unit utama melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan konsolidasi Rencana Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada arahan pemimpin unit utama.

(4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai pemimpin unit utama menetapkan Rencana Tahunan Unit Utama.

(5) Atas dasar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pemimpin unit utama menetapkan Rencana Tahunan Unit Utama dimaksud dan menyampaikannya kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

 

Pasal 5

 

(1) Sekretaris Jenderal melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan konsolidasi Rencana Tahunan yang diusulkan oleh para pemimpin unit utama dengan berpedoman pada arahan Menteri.

(2)  Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai Menteri menetapkan Rencana Tahunan Depdiknas.

(3) Atas dasar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengusulkan Rencana Tahunan kepada:

a. Departemen Keuangan,

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

 

 

BAB II

KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

 

(1) Sekretariat Jenderal melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dalam menjabarkan target-target Rencana Strategis Depdiknas untuk setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.

 

 

(2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh masing-masing unit utama untuk mengalokasikan dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus kepada masing-masing provinsi dan/atau kabupaten/kota.

 

 

BAB III

KOORDINASI DENGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

Pasal 7

 

(1) Sekretaris Jenderal melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar pagu indikatif Depdiknas cukup untuk mendanai Rencana Tahunan Depdiknas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

 

(2) Proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dan semua pemimpin unit utama.

 

Pasal 8

 

(1)  Rencana Tahunan Depdiknas yang disusun atas dasar pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Departemen Keuangan untuk pembahasan lebih lanjut sesuai dengan siklus dan mekanisme perencanaan nasional tahunan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

 

(2)  Proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dan semua pemimpin unit utama.

 

Pasal 9

 

(1)  Rencana Tahunan Depdiknas yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) oleh setiap unit utama yang secara berjenjang melibatkan seluruh unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

 

 

(2)  RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada sistem aplikasi yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan.

 

 

(3)  RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Departemen Keuangan.

 

(4) Sebelum RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Departemen Keuangan, Menteri atau Pimpinan Unit Utama atas arahan Menteri dapat melakukan penelaahan ulang dan perbaikan terhadap RKA-KL dimaksud.

 

(5)  Pegawai atau pejabat Depdiknas tidak diperbolehkan melakukan revisi atas RKA-KL yang telah disampaikan kepada Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa seizin Sekretaris Jenderal.

 

Pasal 10

 

(1)  Dalam proses pembahasan RKA-KL menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Departemen Keuangan, pejabat Depdiknas terkait harus melaporkan dan mendapat persetujuan Pemimpin Unit Utama yang bersangkutan.

 

(2)  Apabila dalam pembahasan RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi perubahan, perubahan tersebut harus dilaporkan dan mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

 

(3) Sekretaris Jenderal mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar DIPA diterbitkan oleh Departemen Keuangan sesuai dengan RKA-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tepat pada waktunya.

 

 

BAB IV

KOORDINASI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 11

 

Depdiknas menyampaikan Rencana Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 12

 

(1)  Rapat Kerja DPR dengan Menteri Pendidikan Nasional dihadiri oleh semua pemimpin unit utama, sekretaris unit utama, dan pejabat eselon II pusat terkait.

 

(2) Dalam Rapat Kerja DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menugasi pejabat lain untuk ikut menghadirinya.

 

(3)  Ketidakhadiran pemimpin unit utama atau sekretaris unit utama dalam Rapat Kerja DPR harus mendapat izin Menteri.

 

(4)  Ketidakhadiran pejabat eselon II terkait dalam Rapat Kerja DPR harus mendapat izin pemimpin unit utama yang bersangkutan.

 

(5)  Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dalam mengikuti Rapat Kerja DPR harus taat pada peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi tata tertib DPR.

 

Pasal 13

 

(1)  Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, yang dilakukan sebelum ditetapkannya pagu anggaran tahunan definitif dari Departemen Keuangan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pagu anggaran tahunan definitif yang optimal.

 

(2)  Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, yang dilakukan sesudah ditetapkannya pagu anggaran tahunan definitif dari Departemen Keuangan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar mendukung Rencana Tahunan Depdiknas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

 

(3) Rencana Tahunan Depdiknas yang telah disepekati dalam Rapat Kerja DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan RKA-KL Depdiknas.

 

Pasal 14

 

(1)  Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR dengan Depdiknas dihadiri oleh pemimpin unit utama terkait, sekretaris unit utama terkait, dan pejabat eselon II terkait atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh pemimpin unit utama.

 

(2)  RDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendalaman lebih lanjut dari kesepakatan yang dicapai pada Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

 

(3)  Hasil RDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan bagi Rapat Kerja DPR berikutnya dan pejabat Depdiknas terkait tidak membuat kesepakatan dengan DPR yang mengikat Depdiknas.

 

(4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam mengikuti rapat dengar pendapat DPR harus taat pada peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi Tata Tertib DPR.

 

Pasal 15

 

(1)  RDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dilakukan sebelum ditetapkannya pagu anggaran tahunan definitif dari Departemen Keuangan dilaksanakan oleh pejabat Depdiknas dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pagu anggaran tahunan definitif yang optimal.

 

(2)  RDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dilakukan sesudah ditetapkannya pagu anggaran tahunan definitif dari Departemen Keuangan dilaksanakan oleh pejabat Depdiknas dengan sebaik-baiknya agar mendukung Rencana Tahunan Depdiknas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

 

Pasal 16

 

Dalam rapat pembahasan anggaran pemerintah pada Rapat DPR di luar rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, pejabat Depdiknas yang mewakili mengupayakan agar mendapatkan pagu anggaran tahunan definitif yang optimal dan/atau mendukung Rencana Tahunan Depdiknas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

 

BAB V

KERANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 17

 

(1) Kerangka waktu perencanaan Depdiknas mengikuti siklus perencanaan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

(2) Untuk keperluan koordinasi internal Depdiknas, Sekretaris Jenderal menetapkan jadwal perencanaan lebih rinci secara berjenjang selaras dengan siklus perencanaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

BAB VI

SANKSI

Pasal 18

 

Pelanggaran oleh pegawai Depdiknas terhadap Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

BAB VII

PENUTUP

Pasal 19

 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 007/U/2003 tentang Sistem dan Mekanisme Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 20

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Mei 2007

 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

 

TTD.

 

BAMBANG SUDIBYO

About these ads

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: