Perencanaan E-Voting

Penggunaan voting sebagai media untuk mencari keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak telah dimulai sejak lama. Dalam pelaksanaannya, banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian golongan masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik di masyarakat, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pihak penyelenggara voting dan pihak pemenang voting tersebut. Penggunaan teknologi informasi dalam proses voting diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah-masalah tersebut. Akan tetapi, apakah e-Voting merupakan solusi yang tepat untuk diimplementasikan di Indonesia?, atau masih diperlukan banyak pembenahan sebelum implementasi e-Voting tersebut berhasil dilaksanakan di Indonesia.

1. Pendahuluan

Voting telah menjadi salah satu metode untuk mengambil keputusan penting dalam kehidupan manusia. voting digunakan mulai dari tingkat masyarakat terkecil, yaitu keluarga, sampai dengan sebuah negara. voting digunakan untuk menghimpun aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, dan kemudian menemukan jalan keluar yang dianggap paling baik untuk menyelesaikan permasalahan. voting memiliki banyak tipe pelaksanaan, [2] menjelaskan mengenai tipe-tipe pelaksanaan voting dan ilustrasi pelaksanaannya. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, voting digunakan untuk mengambil keputusan negara yang sangat krusial, antara lain adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat, atau untuk memilih pemimpin negara yang baru. Akan tetapi, tidak seluruh warga negara dapat memberikan suara mereka dalam voting. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga negara tersebut untuk mendapatkan haknya, dan negara wajib untuk melindungi warga negara tersebut dalam memberikan suaranya. Oleh karena itu, voting membutuhkan prosedur pelaksanaan yang dapat menjamin kerahasiaan dan keabsahan dari hasil pelaksanaan voting tersebut.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang besar bagi manusia, termasuk cara untuk melaksanakan voting. Penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan voting ini dikenal dengan istilah electronic voting atau lazim disebut dengan e-Voting.

2. Sistem Voting Konvensional

Dari penjelasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa voting adalah kegiatan yang memiliki resiko yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan banyak kepentingan yang tercakup didalamnya. Prosedur pelaksanaan voting telah diatur agar kerahasiaan dan keabsahan dari proses pemungutan suara tersebut dapat terjaga, sehingga tidak akan terjadi kontroversi mengenai hasil voting tersebut. Secara garis besar, voting dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu pendaftaran para pemilih, pemungutan suara dan penghitungan hasil. Dalam sistem voting standar, pada masing-masing tahapan masih menggunakan proses manual dengan menggunakan banyak tenaga manusia dalam melaksanakan tahapan-tahapan tersebut.

Dalam pelaksanaan voting, sering terjadi kesalahankesalahan yang disebabkan oleh human error, atau disebabkan karena sistem pendukung pelaksanaan voting yang tidak berjalan dengan baik. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan voting di Indonesia selama ini:
• Banyak terjadi kesalahan dalam proses pendaftaran pemilih. Kesalahan ini terjadi karena sistem kependudukan yang masih belum berjalan dengan baik. Konsep penggunaan banyak kartu identitas menyebabkan banyaknya pemilih yang memiliki kartu suara lebih dari satu buah. Keadaan ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meningkatkan jumlah suara pilihannya sehingga dapat memenangkan voting tersebut.
• Pemilih salah dalam memberi tanda pada kertas suara, karena ketentuan keabsahan penandaan yang kurang jelas, sehingga banyak kartu suara yang dinyatakan tidak sah. Pada tahapan verifikasi keabsahan dari kartu suara, sering terjadi kontroversi peraturan dan menyebabkan konflik di masyarakat.
• Proses pengumpulan kartu suara yang berjalan lambat, karena perbedaan kecepatan pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing daerah. Penyebab lainnya adalah kesulitan untuk memeriksa keabsahan dari sebuah kartu suara, sehingga pengumpulan tidak berjalan sesuai dengan rencana.
• Proses penghitungan suara yang dilakukan di setiap daerah berjalan lambat karena proses tersebut harus menunggu semua kartu suara terkumpul terlebih dahulu. Keterlambatan yang terjadi pada proses pengumpulan, akan berimbas kepada proses penghitungan suara. Lebih jauh lagi, proses tabulasi dan pengumuman hasil perhitungan akan meleset dari perkiraan sebelumnya.
• Keterlambatan dalam proses tabulasi hasil penghitungan suara dari daerah. Kendala utama dari proses tabulasi ini adalah kurangnya variasi metode pengumpulan hasil penghitungan suara. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya infrastruktur teknologi komunikasi di daerah. Oleh karena itu, seringkali pusat tabulasi harus menunggu data penghitungan yang dikirimkan dari daerah dalam jangka waktu yang lama. Akibat dari hal tersebut, maka pengumuman hasil voting akan memakan waktu yang lama.
• Permasalahan yang terpenting adalah kurang terjaminnya kerahasiaan dari pilihan yang dibuat oleh seseorang. Banyak pemilih mengalami tekanan dan ancaman dari pihak tertentu untuk memberikan suara mereka kepada pihak tertentu. Lebih buruk lagi, terjadi “jual-beli suara“ di kalangan masyarakat tertentu, sehingga hasil voting tidak mewakili kepentingan seluruh golongan masyarakat. Permasalahan-permasalahan diatas akan menimbulkan kontroversi terhadap keabsahan hasil voting dan memicu munculnya konflik antara golongan masyarakat yang memiliki perbedaan kepentingan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ketidakpuasan terhadap hasil voting dapat mengakibatkan pertumpahan darah diantara golongan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan voting diharapkan dapat mengurangi tingkat kesalahan yang muncul selama ini. Dengan demikian potensi terjadinya konflik dalam masyarakat dapat dihindari. Harapan ini yang menyebabkan besarnya desakan untuk menggunakan bantuan komputer dalam pelaksanaan voting.

3. Electronic Voting (e-Voting)

Pengertian dari electronic voting (e-Voting) secara umum adalah penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan voting, menjelaskan secara umum sejarah, jenis Electronic Voting, keuntungan dan kerugian dalam penggunaannya. Pilihan teknologi yang digunakan dalam implementasi dari e-Voting sangat bervariasi, seperti penggunaan smart card untuk otentikasi pemilih, penggunaan internet sebagai sistem pemungutan suara, penggunaan touch screen sebagai pengganti kartu suara, dan masih banyak variasi teknologi yang digunakan. Penerapan e-Voting telah berjalan di beberapa negara di benua Eropa dan Amerika. Masing-masing negara memiliki sistem e-Voting tersendiri yang telah disesuaikan dengan keadaan dan infrastruktur yang dimiliki negara tersebut. Sebagai contoh, negeri Belanda memiliki sistem e-Voting yang dinamakan RIES (Rijnland Internet Election System). Sistem ini menggunakan internet sebagai media pengumpulan suara. Dan menjelaskan detil sistem tersebut dan melakukan analisis terhadap mekanisme pemungutan suara dalam sistem RIES. Walaupun sistem e-Voting memberikan banyak keuntungan bagi manusia dalam melaksanakan pemungutan suara, terdapat beberapa permasalahan yang muncul akibat dari implementasi sistem ini:
• Tingkat keamanan sistem e-Voting, melakukan analisis terhadap bagian dari salah satu sistem e-Voting yang cukup banyak digunakan, yaitu Diebold System, dan ternyata sistem tersebut memiliki beberapa kelemahan dalam keamanannya.
• Penggunaan internet yang sangat rentan dengan gangguan dari luar. Muncul dugaan bahwa dapat terjadi perubahan data hasil pemungutan suara. Untuk itu, penggunaan algoritma enkripsi dalam e-Voting mulai dianjurkan. Salah satunya, yang menerangkan algoritma enkripsi yang sebaiknya digunakan dalam proses pengiriman data hasil pemungutan suara dalam e-Voting.
• Penggunaan perangkat lunak yang tidak dapat diaudit oleh publik. Kekhawatiran yang muncul adalah adanya kecurangan yang dapat memanipulasi hasil pemungutan suara.
Masalah-masalah diatas mengakibatkan terjadinya kontroversi terhadap keabsahan hasil penghitungan suara, yang menyebabkan implementasi e-Voting tidak efektif, karena menghasilkan permasalahan yang sama dengan sistem voting standar. Untuk mengatasi permasalahan itu, maka diperlukan sebuah standar yang mengatur tentang pelaksanaan e-Voting dan mengajukan 9 (sembilan) persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem e-Voting.

4. E-Voting di Indonesia

Untuk melakukan implementasi e-Voting di Indonesia, dibutuhkan banyak pembenahan dalam bidang kehidupan. Pembenahan tersebut harus dimulai dengan memperbaiki sistem pendidikan, agar tingkat pengetahuan masyarakat mengenai teknologi informasi menjadi lebih baik. Masalah lain yang cukup serius harus dilakukan pada infrastruktur teknologi yang dimiliki saat ini, agar pelaksanaan e-Voting tidak sia-sia. Pembenahan lain juga perlu dilakukan terhadap sistem pendukung pelaksanaan voting, misalnya perbaikan terhadap sistem pencatatan kependudukan. Hal ini akan memudahkan tahapan pendataan warga negara yang berhak memberikan suaranya. Pembenahan-pembenahan ini harus dilakukan sesegera mungkin, mengingat besarnya peranan teknologi informasi dalam kehidupan kita. Jika mengalami ketertinggalan dalam teknologi informasi, maka Indonesia akan menghadapi kesulitan dalam persaingan dengan negara-negara lain.

5. E-Voting dalam Kacamata Kebijakan dan Pengawasan
“E-voting merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara dan memelihara serta menghasilkan jejak audit. Dibandingkan dengan pemungutan suara konvensional, e-voting menawarkan beberapa keuntungan”, kata Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Centro), Hadar Gumay dalam Dialog Nasional PemanfaatanE-voting untuk Pemilu di Indonesia Tahun 2014, Rabu 19 Mei 2010 lalu di BPPT.
Lebih lanjut Hadar menegaskan bahwa dengan e-voting dapat menciptakan pemilu kedepannya lebih efektif dan efisien. Didalame-voting, terdapat pula beberapa hal yang perlu diterapkan agar memenuhi unsur jujur dan transparan. “Sebenarnya, yang terpenting dan mendasar dalam tahapan pemilu e-voting ini adalah harus adanya kepercayaan terhadap proses dan hasilnya dari berbagai stakeholder. Sehingga alat yang akan digunakan harus melalui proses sertifikasi yang dilakukan secara transparan. Kemudian dilakukan uji coba yang disaksikan oleh beberapa saksi”.
Berbicara mengenai konteks elektronisasi pemilu atau otomatisasi pemilu, ada banyak unsur yang melibatkan teknologi digunakan di setiap pemilu, misalnya pada registrasi online, untuk menghindari identitas ganda dan ghost voters. “Problem terbesar yang ada dalam pemilu sebenarnya bukan pada pada voting tetapi counting, karena masalah terbesar dari pemilu tahun 2009 lalu adalah distorsi hasil pemilu. Jika teknologi ini digunakan diharapkan masalah counting tersebut yang harus diselesaikan dahulu. Dengan mengurangi campur tangan manusia memungkinkan yang dapat merubah angka hasil pemilu, disinlah e-voting dapat jauh lebih bermanfaat”, terang anggota Bawaslu, Bambang Cahya Widodo pada kesempatan yang sama.
Mengenai persoalan teknis, Bambang menjelaskan bahwa baik e-voting maupun e-counting hanya bisa mengurangi jumlah manusia yang terlibat bukan mengurangi peranan manusia, dan problemnya tidak hanya menyiapkan teknologinya saja, tetapi juga mempersiapkan sumberdaya manusianya dalam jumlah yang besar.
Sementara jika dilihat dari potensi manfaat penerapan teknologi untuk pemilu, dapat dilihat dari berbagai segi, misalnya kemudahan, kecepatan, dan dapat mengurangi resiko kecurangan. “Intinya E-voting ini harus dapat meningkatkan kualitas. Artinya, semua penduduk harus melakukan pemilihan dan tidak ada yang memilih lebih dari satu kali kali, serta dapat meminimalkan anggaran pemilu”, tegas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Irman.

Landasan Hukum E-voting
Salah satu titik awal penting bagi pengembangan landasan hukum pelaksanaan e-voting dalam pemilu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk menindak lanjuti keputusan Mahkamah Agung (MA) agar e-voting dapat diimplementasikan penggunaannya pada pemilu 2014, dibutuhkan kebijakan-kebijakan, serta aturan dan regulasi yang jelas dan tegas yang mengatur penggunaan e-voting dalam pemilu.

“Syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan e-voting adalah penggunaan e-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip. Melalui penggunaan e-KTP ini diharapkan sudah tidak ada lagi peluang pemilih ganda dan warga negara yang berhak memilih tapi tidak terkoordinir atau tidak terdaftar”, jelas Wakil ketua I komisi II DPR, Taufiq Effendi.
Selain adanya regulasi dan keputusan dari MK, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Jimly Asshidiqie mengatakan setidaknya terdapat empat hal yang harus dipersiapkan dalam perencanaan penerapan e-voting nanti. “Mulai dari persiapan personil penyelenggara dan peserta, persiapan data kependudukan, persiapan teknis terkait dengan teknologi serta persiapan dari masyarakat, sudah harus siap sebelum kita melangkah lebih jauh”, imbuhnya.
“Bagaimana masyarakat mempersiapkan diri atau bagaimana kita menyiapkannya agar masyarakat dapat melakukan e-voting?”, tanya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary. Menurutnya dalam hal ini, diperlukan pelatihan terlebih dahulu sebelum benar-benar melaksanakan e-voting. “E-voting ini adalah teknologi baru di Indonesia. Jadi yang utama adalah kesiapan dari masyarakat yang akan melaksanakan ini”. (KYRA/humas).

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: