PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2014 DI JAWA BARAT

Dewan Pendidikan Jawa Barat memiliki peran sebagai. Pemberi pertimbangan (advisory body) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di jawa Barat . Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.dan Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam menghadapi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2014 Dewan Pendidikan Jawa Barat mengimbau kepada para pelaksana PPDB ditingkat Kota/Kabupaten di Jawa Barat hendaknya hal-hal sebagai berikut ;

  1. Setiap penyelenggara satuan pendidikan hendaknya mentaati aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya bagian keempat pasal 81, 82 dan 83 dan Peraturan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011; MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah dan Surat Edaran Direktur Pembinaan SMA Ditjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 776/D2/DM 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru SMA
  2. Sehubungan dengan pemberlakuan Kurikulum 2013 maka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada satuan pendidikan perlu mempertimbangkan:

a.Seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMA dilakukan berdasarkan data SKHUN atau Nilai Akhir pada Program Paket B, nilai raport sekolah/madrasah, hasil test akademik seleksi PPDB, data bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah, dan usia calon peserta didik baru.

b.Seleksi calon peserta didik di setiap satuan pendidikan hendaknya tidak hanya berdasarkan prestasi, tetapi juga pemerataan, pembukaan akses seluas-luasnya bagi masyarakat sekitar; maka dalam proses pendaftaran (PPDB) siswa diberi peluang memilih 2 sekolah, salah satu sekolah berada di wilayah asal SMP/MTs atau jarak tempat tinggal ke sekolah terdekat.

  1. Proses peminatan siswa akan dilakukan pada kelas X (sepuluh) semester pertama sehingga satuan pendidikan wajib secara proaktif melakukan sosialisasi dan penelusuran potensi akademik dan non akademik pada tingkatan kelas/sekolah sebelumnya. Dalam proses peminatan perlu mempertimbangkan kemampuan peserta didik dan kapasitas sekolah (sarana, SDM, dan lain-lain).
  2. Satuan pendidikan agar berupaya mewujudkan layanan pendidikan bermutu yang ramah secara sosial. Oleh karena itu, setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib melaksanakan kebijakan PPDB yang berpihak (affirmative) kepada calon siswa dari keluarga miskin dan yang dilindungi undang-undang dengan melaksanakan hal-hal berikut:
  3. Penerimaan peserta didik baru pada SMA diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu dan diupayakan dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya.
  4. Setiap penyelenggara memanfaatkan sebaik mungkin bantuan-bantuan dana yang diterima dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk membantu pembiayaan bagi siswa-siswa yang direkrut dari keluarga miskin, sesuai dengan aturan yang berlaku.

c.Menerapkan mekanisme subsidi silang untuk membantu pembiayaan siswa miskin. Penerapan mekanisme ini harus dilakukan melalui proses musyawarah yang obyektif, adil dan demokratis antara pihak sekolah dan orang tua siswa, serta dilaksanakan dengan manajemen yang transparan dan akuntabel.

  1. Menerapkan langkah-langkah afirmasi lain yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak siswa dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan tanpa menghambat upaya sekolah dalam peningkatan mutu.
  2. Memberikan kemudahan dan keringanan memperoleh pendidikan bagi putra dan/putri guru sebagaiman amanat UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 15 dan 19 dan PP no 74 tahun 2008 tentang guru pasal 26 dan 27.
  3. Dewan Pendidikan se-Jawa Barat agar memerankan sebagai pengawas dalam pelaksanaan PPDB 2014 di kota/Kabupaten masing-masing dan berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan Jawa Barat.
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: